A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: models/m_berita.php

Line Number: 60

Berita | Sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia pada acara Teppa di Bali
BERITA DAN KEGIATAN

Sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia pada acara Teppa di Bali


| 19 Desember 2013 | 02:14:35

SAMBUTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA RAPAT KERJA TEPPA:

PELAKSANAAN ANGGARAN YANG BERKUALITAS MELALUI TRANSPARANSI ANGGARAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN ATAS PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

Kata kunci kedua dari tema Raker adalah transparansi. Kepercayaan masyarakat adalah pilar demokrasi. Rakyat Indonesia telah memilih kita, memilih Anda semua untuk memimpin, karena mereka percaya. Unsur kepercayaan ini pula yang membedakan demokrasi dengan otokrasi. Dalam demokrasi harus selalu ada sambung-rasa antara yang memimpin dan yang dipimpin. Harus ada informasi yang terus menerus mengenai apa yang dikerjakan pemimpin atas nama yang dipimpin. Disinilah, kuncinya adalah transparansi.

Saya percaya, bahwa ide brilian dapat datang darimana saja, termasuk dari masyarakat. Oleh karenanya, kita sebenarnya sangat berkepentingan dalam melibatkan masyarakat untuk ikut “memiliki” program yang kita laksanakan dan untuk ikut mengatasi masalah publik yang sedang kita hadapi. Masyarakat dapat dilibatkan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. 

Saya mengambil satu contoh dari Pemerintah Kota Pontianak, dimana partisipasi masyarakat dapat membantu proses perencanaan pembangunan.   Kita tahu bahwa Musrenbang dilaksanakan setiap tahun. Musrenbang dimaksudkan untuk menggali aspirasi dari akar rumput, dengan harapan, apa yang menjadi keputusan di level pimpinan benar-benar didasarkan dan mencerminkan kebutuhan  riil rakyat. Sayangnya, Musrenbang kerap kali justru menjadi formalitas belaka. Hal ini nampaknya tidak terjadi di Kota Pontianak. Pemerintah kota menjalankan Musrenbang online. Partisipasi masyarakat ditangkap dan direkam oleh pemerintah dengan cara mendokumentasikan aspirasi masyarakat tersebut dalam sistem online tadi. Dalam proses penganggaran, pemerintah “tinggal” mengacu pada informasi di dalam sistem itu, termasuk dalam menghadapi DPRD.