A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: models/m_berita.php

Line Number: 60

Berita | Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
BERITA DAN KEGIATAN

Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)


| 24 Desember 2013 | 08:38:21

Bali, 7 Desember 2013. Tepat pada dua tahun lampau, mengambil momentum Penyampaian DIPA 2012, Presiden Yudhoyono menugasi Kuntoro Mangkusubroto (Kepala UKP4) bersama Anny Ratnawati (Wakil Menteri Keuangan) dan Mardiasmo (Kepala BPKP) untuk berhimpun dalam satu tim: Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA). Amanah utama bagi TEPPA adalah mendorong percepatan realisasi anggaran belanja pusat dan daerah.

Sepanjang 2012, TEPPA telah menggulirkan serangkaian langkah strategis, antara lain: membangun Sistem Monitoring TEPPA (Sismontep), melakukan penguraian sumbatan (debottlenecking), menerbitkan instrumen terkait blokir dan efektivitas proses lelang, hingga mengusulkan kinerja menteri didasarkan pada besarnya realisasi anggaran belanja.

Adanya TEPPA membuat perhatian pimpinan daerah terhadap realisasi anggaran pembangunan meningkat. Pengawasan langsung oleh TEPPA pun telah mendorong daerah untuk membangun pengendalian internalnya secara terintegrasi. Sejak 2012, TEPPA telah memantau realisasi belanja 33 provinsi berikut dukungan debottlenecking-nya. Mulai 2013, TEPPA memperluas jangkauannya hingga ke tingkat kabupaten/kota yang, dalam praktiknya, koordinasi pengendaliannya dilakukan oleh provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Kali ini, pada Sabtu, 7 Desember 2013, bertempat di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali, TEPPA mengundang dan mengumpulkan seluruh 496 bupati/walikota se-Indonesia untuk merapatkan barisan dalam mendorong percepatan realisasi APBD di kabupaten/kota. Tajuknya adalah “Rapat Kerja dan Evaluasi Realisasi APBD Kabupaten/Kota Se-Indonesia: Pelaksanaan Anggaran yang Berkualitas melalui Transparansi Anggaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan atas Pengelolaan Anggaran Daerah”.

Seturut arahan Bapak Wakil Presiden Boediono, terdapat tiga kunci yang patut digarisbawahi, yakni kualitas, transparansi, serta membuka partisipasi masyarakat secara lebih konkret. Ketiganya telah diatur secara jelas antara lain dalam UU 17/2003 (tentang Keuangan Negara), PP 58/2005 (tentang Pengelolaan Keuangan Daerah), dan UU 32/2008 (tentang Keterbukaan Informasi Publik). Akses partisipasi masyarakat dapat dikanalkan melalui laman Satupemerintah.net serta Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau LAPOR! (http://lapor.ukp.go.id atau SMS 1708).

Hingga akhir 2013, memang kinerja realisasi anggaran belanja kabupaten/kota belum bisa diukur secara penuh sebagaimana di tingkat provinsi. Tapi, kemajuan yang signifikan terjadi: jumlah pelaporan kabupaten/kota melalui Sismontep meningkat. Pada kuartal-I 2013, tercatat 115 kabupaten/kota dari 17 provinsi yang melaporkan datanya. Pada akhir kuartal-II, jumlah itu meningkat dua kali lipat lebih, menjadi 302 kabupaten/kota dari 32 provinsi. Artinya, kini sekitar 60 persen kabupaten/kota se-Indonesia sudah tergabung dalam Sismontep dan dapat difasilitasi pelaksanaan APBD-nya oleh TEPPA.

Seperti halnya penilaian kinerja menteri, jelas Wakil Presiden, “rapor” kepala daerah didasarkan pula pada capaian di Sismontep dan, sesuai amanat Bapak Presiden, akan diumumkan ke publik secara berkala. Ditekankan lagi, perlunya pengendalian realisasi anggaran belanja tersebut bukan semata-mata berupa kepatuhan melakukan pelaporan, melainkan lebih pada kesadaran akan pentingnya tata-kelola dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang lebih baik agar dapat memberikan layanan terbaik kepada rakyat. ***